VISI DAN MISI
PENGADILAN AGAMA DONGGALA KELAS 1B
VISI adalah cita cita atau impian sebuah organisasi yang ingin dicapai di masa depan untuk menjamin kelestarian dan kesuksesan jangka panjang. Sedangkan
MISI adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan Visi. Dalam operasionalnya orang berpedoman pada pernyataan misi yang merupakan hasil kompromi intepretasi Visi. Misi merupakan sesuatu yang nyata untuk dituju serta dapat pula memberikan petunjuk garis besar cara pencapaian Visi.
VISI dan MISI BADAN PERADILAN
Visi Badan Peradilan 2010-2035 adalah :
TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG
Misi Badan Peradilan 2010-2035, adalah:
1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan
VISI dan MISI PENGADILAN AGAMA DONGGALA
Visi dan misi Badan Peradilan sebagaimana yang tertuang dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan yang disusun oleh Mahkamah Agung RI menjadi landasan berpijak dan arah kebijakan Pengadilan Agama Donggala. Visi dan Misi Badan Peradilan dijabarkan dalam visi dan misi Pengadilan Agama Donggala, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya.
Visi Pengadilan Agama Donggala :
MEWUJUDKAN PENGADILAN AGAMA DONGGALA YANG BERMARTABAT DAN DIHORMATI UNTUK MEMPERKOKOH LANDASAN MENUJU PERADILAN YANG AGUNG
Misi Pengadilan Agama Donggala :
1.Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Donggala;
2.Memberikan pelayanan hukum yang prima kepada pencari keadilan;
3.Meningkatkan kwalitas sumber daya aparatur Pengadilan Agama Donggala;
4.Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Donggala
Penjelasan keempat misi Pengadilan Agama Donggala, adalah sebagai berikut:
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Donggala;
Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Donggala secara efektif.
2. Memberikan pelayanan hukum yang prima kepada pencari keadilan;
Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Mahkamah Agung mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.
Perbaikan yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.
3. Meningkatkan kwalitas sumber daya aparatur Pengadilan Agama Donggala;
Kualitas sumber daya aparatur peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dengan demikian, diperlukan perencanaan dan langkah-langkah pembaruan yang bersifat strategis, menyeluruh, terstruktur, terencana dan terintegrasi dalam satu sistem manajemen SDM.
Sistem manajemen SDM yang dimaksud adalah sistem manajemen SDM berbasis kompetensi yang biasa disebut sebagai Competency Based HR Management (CBHRM). Sistem ini juga akan memudahkan operasionalisasi dari desain organisasi berbasis kinerja, sekaligus menjawab tuntutan Reformasi Birokrasi. Pada pelaksanaannya, sistem ini perlu dipahami sebagai satu pemahaman perspektif yang luas. Perspektif yang mencakup pengembangan perencanaan stratejik, implementasi dan hasil perubahan yang terjadi dari pembangunan sistem SDM yang terintegrasi. Dampak atau hasil perubahan yang dimaksud adalah perubahan pada pola perilaku seluruh hakim dan aparatur peradilan. Secara subtansi, hal ini mencakup pengelolaan seluruh pilar SDM.
pembangunan sistem SDM yang terintegrasi. Dampak atau hasil perubahan yang dimaksud adalah perubahan pada pola perilaku seluruh hakim dan aparatur peradilan. Secara subtansi, hal ini mencakup pengelolaan seluruh pilar SDM.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Donggala
Kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.